Sejarah

Sejarah

Latar Belakang

 

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu Dinas yang terbentuk dengan adanya Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Paradigma baru dari otonomi daerah yang merupakan penggabungan (merger) dari dua Instansi sebelumnya, yaitu Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Tengah dan Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Peternakan dan perkebunan. Seiring perubahan kewenangan kehutanan dan kelautan beralih ke propinsi dan ke pusat  maka Dinas Peternakan dan Perkebunan  ini terbentuk. Dinas ini merupakan  salah satu lembaga teknis dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Sebagai sebuah lembaga teknis  selayaknya   didukung sumber daya manusia (SDM) yang  melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi aturan-aturan dan etika profesi sebagai Pembina dan pelayanan.

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategi baik internal maupun eksternal, khususnya perubahan dalam tata pemerintahan, telah merubah paradigma Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dengan ciri khas sebagai lembaga teknis yang bertugas melakukan pembinaan teknis dan pembangunan, perubahan strategis tersebut telah merubah dari paradigma pembinaan dan pelayanan menjadi paradigma pembinaan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah serta mewujudkan kepemerintahan yang baik, serta perubahan paradigma tersebut di atas merubah pola sikap dan pola tindak aparat Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa proses pelaksanaan desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan. 

 

Dalam rangka membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang bersifat terpadu, menyeluruh, sistematik yang responsive terhadap perkembangan zaman sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.   Pada Pasal 1 (satu) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

 

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tersebut, Pemerintah Daerah wajib membuat dokumen RPJP, RPJM dan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD). Selanjutnya untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah  (OPD) harus membuat RPJM satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) OPD yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan rencana kerja (Renja) OPD yaitu dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun.

 

Oleh karena itu Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu organisasi pemerintah daerah  Kabupaten Lampung Tengah berkewajiban untuk menyusun Renstra OPD  yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan. Berikut ini kaitan Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti terlihat pada Bagan 1.




Visi

VISI  : " Lampung Tengah Sebagai Lumbung Pangan Yang Aman, Maju, Sejahtera dan Berkeadilan"




Misi

MISI 3 (Tiga)  : “MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGRIBISNIS DAN EKONOMI KREATIF DENGAN  MELIBATKAN PARTISIPATIF INDUSTRI.”